JAKARTA; LENSAMETRO- Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan anak kerdil atau sunting, swasta diminta berperan aktif dalam penanganan hal tersebut.
Permintaan tersebut disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk percepatan penanganan dan penurunan prevalensi stunting.
Dihadapan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan pihak perusahaan Wapres memaparkan sejauh ini, telah terjadi penurunan stunting dari 30,8 persen tahun pada tahun 2018 menjadi 27,67 persen pada tahun 2019. Namun angka prevalensi stunting tersebut masih cukup tinggi. Pasalnya, hampir satu dari tiga balita Indonesia mengalami stunting. Pemerintah sendiri telah menetapkan target penurunan stunting sampai 14 persen pada akhir tahun 2024.
Disadari sepenuhnya tantangan terbesar dalam percepatan penurunan stunting adalah melakukan konvergensi, mulai tahap perencanaan sampai intervensi di tingkat desa. Sampai saat ini, terdapat anggaran Rp 29 triliun untuk pencegahan stunting yang tersebar di berbagai Kementerian dan Lembaga.
“Dana itu belum termasuk anggaran yang dikelola pemerintah daerah. Belum lagi anggaran yang dialokasikan dunia usaha dan masyarakat,” katanya.
Wakil Presiden meminta para menteri koordinator serta para menteri terkait untuk berkoordinasi dengan baik dan mendorong upaya pelibatan semua pihak, termasuk dunia usaha.
“Oleh karena itu, saya mendorong agar mekanisme kerja sama pemerintah dan dunia usaha (public private parthership) didorong untuk pencegahan stunting,” ucapnya.
Terkait hal tersebut, Wakil Presiden turut menyaksikan penandatanganan program kerja sama kemitraan antara pemerintah dengan swasta (KPS) untuk mempercepat pencegahan stunting di Indonesia. Acara penandatanganan KPS dituangkan dalam dokumen Memorandum of Understanding (MoU) kemitraan yang ditandatangani Sekretaris Eksekutif TNP2K dengan PT Mayora Indah dan PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) Thailand.
Dengan penandatanganan MOU ini, PT Mayora Indah dan PTTEP bersama-sama pemerintah pusat dan daerah, turut melakukan berbagai program intervensi guna menurunkan prevalensi stunting di sejumlah wilayah di Indonesia.
Sementara Corporate External Affair Mayora Intan Latief, menuturkan peran aktif swasta menjadi komitmen pihaknya untuk membantu pemerintah dalam mengentaskan masalah stunting di Indonesia. “Penandatangan kerjasama ini mudah-mudahan bisa menurunkan angka stunting di Indonesia,” tandasnya. (lis/joe)
