oleh

Kepung KP3B Mahasiswa Banten Sebut WH Gubernur Magang

BANTEN,LENSAMETRO.com— Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Banten Menggugat (Kasibat) menggelar aksi di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kamis (3/6/2021).

Akasi mahasiswa yang tergabung dari sejumlah emelen organisasi seperti dari GMNI Cabang Serang,  HMI Serang HIMA PERSIS PW. BANTEN, KUMALA PW. Serang, KMS30, PP IMC, Himpunan mahasiswa Banten, PERMAHI DPC BANTEN dan HIMMA DPW BANTEN.

Dalam orasinya mahasiswa prihati maraknya korupsi di Pemprov Banten. Bahkan salah satu dari massa aksi menyebut Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) Gubernur magang, lantaran dianggap gagal memimpin Provinsi Banten.

Baca Juga ; BEM Se Serang Raya Sebut Banten Darurat Korupsi, Tapi Kok Bisa Dapat WTP Sih

Tiga korupsi yang masih ditangani Kejati Banten, di antaranya kasus dana hibah untuk pesantren tahun 2018 dan 2020, kasus pengadaan lahan untuk Gedung Samsat Malingping tahun 2019, dan terbaru kasus pengadaan masker KN95 tahun 2020 yang bersumber dari APBD Provinsi Banten.

“Ini menandakan Gubernur Banten tidak serius seperti Magang dalam memimpin Provinsi Banten,” Ujar Dede Ruslan Rafiudin dalam orasinya.

Pihaknya berharap Penegak Hukum untuk bergerak cepat, memeriksa dan mencari dalang dari korupsi di Banten terlebih pada kasus Hibah Ponpes yang mencoreng nama baik Provinsi Banten sebagai salah satu daerah yang melahirkan para Ulama Besar, namun tercoreng karena Hibah Ponpes di korupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung Jawab.

“Kami berharap Kejati Banten segera mencari dalang dari Korupsi Dana Hibah Ponpes, yang sudah mencoreng nama baik Provinsi Banten,” tukas aktivis HMI tersebut.

Sementara Ketua Umum GMNI Cabang Serang Arman Maulana Rachmam menganggap WH-ANDIKA gagap memimpin Banten dan  tidak sesumbar dalam kampanye nya.

“Apa yang terjadi di provinsi banten tentu menjadi sebuah ironi bagi kita, 3 kasus korupsi menjadi sebuah jawaban bagaimana ketidak becusan WH dan Andika dalam melakukan reformasi birokrasi dalam lingkungan pemprov Banten,” tukasnya.

Dirinya menyangkan diamnya para anggota legislatif dalam kondisi hari ini yang terjadi di Provinsi Banten.

“Tentu korupsi uang rakyat hari ini perlu ada tindakan kongkrit dan DPRD Banten  harus menggunakan hak interplasi terhadap WH-Andika sebagai tanggung jawab kontitusional,” pungkasnya. (dra/joe)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed