BANTEN;LENSAMETRO— Kisruh Bank Banten berujung gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Serang. Gugatan perdata tersebut sudah resmi diregistrasikan melalui E-Court di PN Serang.
Gugatan perdata yang dimaksud adalah dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam permasalahan Bank Banten.
Para penggugat yakni, Ikhsan Ahmad selaku Akademisi Untirta, Ojat Sudrajat seorang warga asal Lebak dan Agus Supriyanto yang berasal dari Kota Tangerang Selatan (Tangsel).
Ojat Sudrajat dalam keterangannya mengatakan, dirinya bersama rekan-rekan sepakat membawa permasalahan polemik Bank Banten ini ke jalur perdata PMH ke PN Serang, dengan enam pihak tergugat yakni tergugat pertama yakni Gubernur Banten. Tergugat selanjutnya ada Ketua DPRD Provinsi Banten Banten, Kepala OJK, Kepala BI Perwakilan Provinsi Banten, Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten serta Direksi Bank Banten.
“Selain itu ada juga yang turut tergugat, yakni Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Barat dan Direksi Bank BJB,” katanya, Sabtu (30/05/2020).
Ojat menambahkan, PMH yang dilakukan oleh tergugat seperti adanya perbuatan yang tidak menambahkan penyertaan modal tambahan ke Bank Banten, padahal Pemprov Banten mempunyai kewajiban sebagaimana amanat perda 5 tahun 2013.
“Hal ini patut diduga tidak dipenuhinya kewajiban tersebut merupakan kesengajaan dengan tidak merealisasikannya anggaran APBD 2018 dan 2019,” jelasnya.
Agus Supriyanto berharap proses gugatan ini akan membuka semua fakta yang terjadi dalam kemelut yang berlangsung selama ini pada Bank Banten sebagai bank kebanggaan masyarakat Banten.
“Seharusnya Pemprov Banten selaku pemilik saham pengendali melakukan langkah menyehatkan Bank Banten, bukan justru sebaliknya,” tuturnya.
Sementara, Akademisi Untirta Ikhsan Ahmad yang turut mengajukan gugatan ini ke PN Serang melihat polemik Bank Banten ini karena adanya pengawasan yang diduga tidak dilakukan sebagaimana mestinya.
“Pengawasan itu seharusnya dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten, OJK, Pemprov Banten serta BI perwakilan Provinsi Banten,” katanya.
Mantan tenaga ahli Gubernur itu menambahkan, BPKAD juga sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) diduga telah menunjuk bank yang kondisinya tidak sehat dalam menyimpan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Banten.
“Hal ini diduga tidak sejalan dengan apa yang tertuang dalam PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pada Pasal 126,” tuntasnya.
Perlu diketahui, Gubernur Banten Wahidin Halim mengalihkan Kas Daerah dari Bank Banten ke Bank Jabar Banten (BJB). Selain gugatan dari masyarakat.
Perlu diketahui, sejumlah anggota DPRD Banten juga menyoroti polemik Bank Banten dengan dinamis. Seperti Fraksi PDIP mengusulkan hak interpelasi kepada Gubernur Banten. Sedangkan Fraksi Demokrat mengusulkan Pansus Bank Banten. (dra/joe)
