BANTEN; LENSAMETRO- Dihapusnya pegawai honorer memantik para pegawai bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bergabung dalam Forum Pegawai Non- ASN di Banten bersuara, Kamis (23/01/2020). Sehingga ‘bola panas’ tersebut kini diarahkan di Gubernur Banten Wahidin Halim (WH).
Ketua Forum Pegawai Non-ASN Banten Rangga Husada meminta Gubernur Banten Wahidin Halim bijak dalam menanggapi persoalan tersebut.
“Gimana nasib kami tinggal pak Gubernur bijak menanggapi persoalan yang ada karena kita bukan barang,” ujar Rangga Husada kepada wartawan.
Menurut Rangga, jumlah tenaga honorer di Pemprov Banten mencapai 6.326 pegawai tersebar di 43 OPD dan sekretariat dewan,” ujar
Selain itu, mayoritas pegawai honorer di Pemprov Banten telah bekerja selama 5-10 tahun. Bahkan sebelum lahirnya undang-undang tentang ASN.
Disampaikan Rangga, tenaga honorer memiliki beban kerja lebih besar dibandingkan dengan pegawai PNS dan PPPK. “Terkadang, para tenaga honorer bekerja tidak sesuai hingga larut malam,” tukasnya
Lanjut Rangga, kebijakan pemerintah menghapuskan tenaga kerja honorer di instansi pemerintahan tidak manusiawi.
“Kami di sini selalu berdiskusi dan gelisah, bertanya-tanya dan kecewa banyak pertanyaan kedepannya seperti apa. Enggak manusiawilah intinya,” pungkasnya. (kir/joe)
