SERANG;LENSAMETRO— DPW Serikat Petani Indonesia (SPI) Banten, KBM Fakuktas Pertanian (Faperta) Untirta dan DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Serang menilai kepemimpinan Wahidin Halim-Andika Hazrumi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten belum menunjukan keberpihakannya kepada kaum tani.
“Hasil kajian kami, kesimpulannya kepemimpinan WH-Andika selama menjadi Gubernur dan Wagub Banten belum berpihak kepada kaum petani,” ujar Mierudin, Sekjen DPW SPI Banten Misrudin kepada wartawan, Kamis (24/9/2020).
Ia menjelaskan, Banten sebagai suatu wilayah yang memiliki potensi di sektor pertanian. Namun, nyatanya kerap terjadi konflik agraria yang permasalahan utamanya adalah konflik atas lahan.
“Konflik tersebut diantaranya, daerah Cibaliung, Cogemblong, Cadasari, serta petani Gorda Binuang,” katanya.
Belum lagi, sambungnya, dengan masifnya konfersi lahan pertanian. Padahal sudah ada Perda Provinsi Banten No.5/2/2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).
“Dalam penerapannya, PLP2B ini dinilai kurang maksimal karena belum bisa melindungi lahan pertanian produktif di Provinsi Banten.
Oleh karena itu, Pihaknya menuntut Gugus Tugas Reforma Agraria di Provinsi Banten harus melibatkan organisasi petani dan mahasiswa.
“Menyelesaikan konflik agraria melalui reforma agraria dengan mendistribusikan tanah kepada petani sebagai langkah pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran,” tegasnya.
Baca Juga ; Isi MoU GMNI Dengan Kejati Banten Soal Dugaan Gratifikasi Beras CSR ke DPRD
Sementara Ketua GMNI Cabang Serang Arman Maulana menambahkan, Gubernur Banten dan Andika harus bersungguh-sunggub menjalankan Perda Provinsi Banten Nomor 5 tahun 2014 tentang PLP2B.
“Serta segera mengesahkan Perda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani,” pungkasnya. (dra/joe)
