SERANG;LENSAMETRO— Pengurus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Serang ‘mengendus’ adanya dugaan penyelewengan anggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk warga terdampak Corona atau Covid-19 di Kota Serang.
Dugaan tersebut terlihat dari pendistribusian bantuan paket sembako yang diterima warga disinyalir tidak sesuai dengan pagu anggaran yakni Rp200 ribu per paket sembako.
Sementara paket sembako yang diterima warga isinya berupa beras 10kg, mie instant 14 bungkus, dan sarden 2 kaleng yang diperkirakan total harganya jika beli di pasaran tak mencapai Rp200 ribu.
Ketua GMNI Serang Arman Maulana Rachman mengatakan pihaknya mendorong DPRD Kota Serang mengawasi anggaran untuk penanganan corona ini.
“Anggota DPRD Kota Serang harus maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap anggaran Covid-19. Jangan sampai ada penyelewengan,” ujar ujar Arman kepada wartawan, Rabu (6/05/2020).
Selain itu, Pemkot Serang harus menyalurkan bantuan sesuai dengan data masyarakat miskin di Kota Serang, untuk menciptakan akurasi enerima bantuan.
“Saat paket sembako dianggap masyarakat tidak mencapai pagu anggaran Rp200 ribu per sembako. Hal ini menjadi awal dari banyaknya polemik lain yang akan bermunculan,” ujar Arman kepada wartawan, Rabu (6/05/2020).
Menurut Arman, jumlah sembako yang dibagi tersebut diduga dibawah standar kebutuhan hidup keluarga. Pemerintah Kota Serang hanya memberi 50 ribu Kepala Keluarga (KK) dari total 81 ribu KK miskin di Kota Serang.
“Pemerintah sudah mengucurkan anggaran begitu besar yang berfungsi untuk menanggulangi kelaparan di Kota serang,” ujarnya.
Lanjutnya, anggaran percepatan penanganan Covid-19 untuk alokasi anggaran bantuan sembako untuk keluarga miskin Rp200 ribu untuk 50 ribu KK penerima bantuan. “Sehingga setiap bulan ada alokasi sebesar 10 miliar. Pemkot harus transparan,” pungkasnya. (dra/joe)
