Fraksi PPP: PSBB Harus Sejalan Dengan Aglomerasi Permenhub

TANGERANG; LENSAMETRO- Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Tangerang Nazil Fikri meminta aparat tegas dalam mengawal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Kabupaten Tangerang.

“Aparat yang mengawal PSBB haruslah memahami aglomerasi sesuai Permenhub tentang PSBB,” ujar Nazil Fikri, Ketua Fraksi PPP kepada lensametro.com, Minggu (26/04/2020).

Menurut Nazil, sesuai Permenhub harusnya karyawan dari luar daerah yang non PSBB tidak boleh masuk wilayah PSBB. Tapi nyatanya, di lapangan banyak karyawan yang berasal dari Kabupaten Serang masih bebas memasuki wilayah Kabupaten Tangerang.

“Jika membaca Permenhub harusnya karyawan pabrik yang berasal dari Serang tidak boleh masuk. Karena Tangerang sudah PSBB sedangkan Serang belum,” tegas Nazil.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang ini menegaskan, sesuai Permenhub pengawasan final di perbatasan antara Tangerang dan Serang.

“Aglomerasi PSBB harus dipahami dan diterapkan agar tidak salah kaprah dan PSBB yang ditetapkan berjalan efektif. Serta tidak sekedar seremonial belaka,” tukasnya.

Lebih lanjut, Nazil juga mengusulkan beberapa pabrik yang sudah terkontaminasi penyebaran covid-19 ubtuk diliburkan. Seperti salah satu pabrik yang berada di wilayah Kecamatan Balaraja.

“Saya mendapat info sudah ada karyawan pabrik miniggal dunia karena covid-19. Pun hari ini juga satu orang menyusul meninggal dunia dan dimakamkan berdasarkan protokol covid-19. Sehingga saya sarankan agar pabrik tersebut diliburkan. Sehingga bisa menekan penyebaran corona di Kecamatan Balaraja,” ucapnya

Selain itu, lanjut Naziel di salah satu perumahan di Balaraja juga sudah dua orang positif dan diisolasi.

Sementara, Salah seorang pengurus Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Kabupaten Tangerang Hidayat Albantani menilai PSBB yang diberlakukan di Kabupaten Tangerang masih kurang efektif. Lantaran ia melihat mobilisasi masyarakat masih sama seperti sebelum diberlakukan PSBB.

“Perubahannya hanya pada sebatas penggunaan masker, keterbatasan petugas dan kurangnya kesadaraan masyarakat membuat PSBB seakan tak berarti. Tidak terlihat penerapan pola physical distance. Tentu ini PR kita semua dalam upaya memutus mata rantai covid19,” pungkas pria yang biasa disapa Oyok ini. (joe)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *