BANTEN, LENSAMETRO.com- Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengendus adanya dugaan pemotongan program bantuan dana ke Pondok Pesantren (Ponpes) di Banten TA 2020.
Dengan adanya dugaan tersebut, WH mengaku belum lama ini melaporkan dugaan pemotongan program tersebut ke Kejaksanaan Tinggi (Kejati) Banten.
“Yang melaporkan ke Kejati saya. Begitu banyak informasi tentang pemotongan, yang motong itu bukan ASN. Tadi ada statement ini (terduga pemotong dana hibah) pejabat, bukan! Tanya Kejaksanaan yang melaporkan itu saya,” ujar Wahidin Halim kepada wartawan, Jumat (9/4/2021).
WH menegaskan, langkah pelaporan dilakukan dalam rangka memberi penegasan terhadap sikap Pemprov Banten.
Ia mengatakan, pihaknya tidak ingin membuka ruang yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana korupsi.
“Supaya jangan sampai ada orang-orang yang memanfaatkan. Walau belum tahu berapa yang diduga diselewengkan. Ini masih dalam proses penyelidikan belum sampai ke penyidikan,” katanya.
Lanjut WH, upaya memberangus tindak pidana korupsi bukan pekerjaan mudah. Sehingga diperlukan sebuah kerja keras, komitmen dan kesungguhan dalam rangka membangun integritas.
Dirinya juga menjamin, tidak akan memberi pembelaan jika yang terbukti melakukan penyelewengan adalah dari jajarannya.
BACA JUGA ; WH Kembali Perpanjang PPKM Mikro di Banten, Sekolah Masih Daring
“Saya enggak akan bela, harus dilihat dari substansi dan materil. Saya senang ketika ada tindak lanjut dari persoalan ini, saya dorong,” ungkapnya.
Seperti diketahui, pada tahun ini Pemprov Banten memberikan bantuan dana kepada ponpes di Banten. Pada tahun anggaran 2020 setiap ponpes mendapatkan bantuan senilai Rp30 juta.
Sementara untuk tahun ini berdasarkan data yang dimiliki dari Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP), alokasi bantuan mencapai Rp161,6 miliar yang akan diberikan kepada 4.042 Ponpes. Setiap ponpes pendapatkan Rp40 juta. (dra/joe)
