PANDEGLANG; LENSAMETRO – Penonaktifkan sejumlah BPJS BPI berbuntut ‘petaka’ bagi Irfansah (46), warga miskin asal Kampung Pari Rt. 003/005 Desa Mandalawangi, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang.
Dirinya terpaksa beralih ke BPJS Mandiri untuk berobat istrinya Entin Mulyanti (45) setelah mengetahui BPJS PBI dinonaktifkan, Jumat (31/01/2020).
Selain itu, SKM dari desa juga mendapatkan penolakan dari pihak RSUD Berkah untuk meminta rujukan ke RSUD Serang.
“Gak bisa pake SKM, gak tau alasannya gak jelas,” ketusnya.
Demi kesembuhan istrinya Entin Mulyanti yang harus dioperasi lantaran memiliki penyakit kista ke RSUD Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang, Irfansyah pun membuat BPJS Mandiri.
“Kata pihak BPJS kalau lewat dari Januari 2020 peralihan BPJS dari BPI ke Mandiri harus menunggu 14 hari kerja. Jika masih bulan ini bisa langsung aktif. Dari pada ribet ya saya terpaksa ke Mandiri lah, kasihan istri,” katanya kepada wartawan.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang Raden Dewi Setiani baru akan melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten dan BPJS.
Kata dia, koordinasi dilakukan karena Dinkes Pandeglang belum mengetahui jelas alasan penonaktifan tersebut.
Menurut Dewi, penonaktifan puluhan ribu peserta BPJS PBI asal Pandeglang karena adanya data kependudukan yang tidak singkron dengan sistem.
“Mungkin ada kesalahan informasi dari Pemprov Banten dan BPJS. Saya mau rapat dulu ke Pemprov Banten. Info awal hal itu disebabkan NIK yang tidak valid, jadi ditolak oleh sistem,” kata Dewi,
Ia menambahkan, penonaktifan ini akan berdampak pada beban pemerintah Kabupaten Pandeglang. Karena jaminan kesehatan yang selama ini dibiayai oleh Pemprov Banten menjadi akan beban baru keuangan daerah.
“Peserta yang BPJS BPI yang tidak aktif akan kembali meminta SKM dari Dinsos,” pungkasnya. (jir/joe)
