BP Haji dan PWI Pusat Jajaki Kerja Sama Edukasi Publik Soal Haji

JAKARTA (Lensametro.com) – Badan Pengelola Haji (BP Haji) menjalin komunikasi strategis dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat guna memperkuat edukasi publik terkait lembaga baru yang akan menjadi penyelenggara haji mulai tahun 2026.

Langkah ini ditandai dengan audiensi antara jajaran pengurus PWI Pusat dan Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, yang didampingi staf ahli Abdul Rahman Syahputra Batubara dan Mayjen Dendi Suryadi, di Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun menyampaikan komitmen pihaknya untuk mendukung BP Haji mengedukasi masyarakat mengenai lembaga baru yang dibentuk pada era Presiden Prabowo Subianto ini.

Hendry menekankan pentingnya informasi yang jelas dan akurat mengenai organisasi, tugas pokok, serta program kerja BP Haji, mengingat penyelenggaraan haji menjadi isu strategis yang sangat diperhatikan publik.

“Sebagai lembaga baru, banyak yang belum tahu apa itu BP Haji,” ujar Dahnil.

Ia menambahkan, urusan haji mencakup banyak dimensi, mulai dari pelaksanaan ibadah, logistik, hingga aspek ekonomi yang melibatkan banyak pihak.

“Soal anggaran saja, dianggap kami ini menggunakan dana haji yang dikumpulkan umat, padahal kami sepenuhnya dibiayai APBN. Dana haji dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji. Kami tidak terlibat sama sekali, soal uang, hanya pelaksanaan dengan semua aspeknya,” jelasnya.

Audiensi ini dipimpin langsung oleh Hendry Ch Bangun bersama Bendahara M. Nasir, Wakil Bendahara Sarwani, Ketua Dewan Pakar Sayid Iskandarsyah, dan Humas Edi Kuswanto.

Mereka menjelaskan bahwa PWI yang memiliki sekitar 30.000 anggota di seluruh provinsi Indonesia siap mendukung BP Haji melalui berbagai bentuk edukasi publik, seperti sosialisasi dan diskusi kelompok terarah (FGD) yang melibatkan narasumber dari BP Haji, media, dan kalangan wartawan.

“Saya sepakat karena menurut saya penting agar masyarakat mendapat informasi yang benar tentang haji dan BP Haji,” ujar Dahnil.

Terkait rencana kerja sama yang lebih formal, Hendry menyarankan agar nota kesepahaman (MoU) antara BP Haji dan PWI Pusat ditandatangani setelah Kongres PWI yang dijadwalkan berlangsung pada 29–30 Agustus 2025, agar program-program yang dijalankan bersifat berkelanjutan. [LM]