oleh

Dewan Pers Larang Jurnalis ‘Ngecreek THR’

JAKARTA, LENSAMETRO.com- Dewan Pers mengeluarkan surat Nomor 01/DP/IV/2021. surat yang beredar Kamis. 29 April 2021 memberitahukan intinya para Jurnalis dilarang meminta Tunjangan Hari Raya (THR).

Surat Dewan Pers yang ditandatangi langsung oleh Ketua Dewan Pers Mohammad  Nuh tersebut ditujukan dalam bentuk himbauan ditujukan kepada

Kepada Yth.
1. Panglima TNI
2. Kapolri
3. Sekretaris Negara
4. Menteri Dalam Negeri
5. Menteri Komunikasi dan Informatika
6. Pimpinan BUMN/BUMD
7. Pimpinan Perusahaan
8. Karo Humas dan Protokoler Pemprov, Pemkab, dan Pemkot se-Indonesia
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika se-Indonesia
di- Indonesia

Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 H yang akan jatuh pada 13 -14 Mei 2021 ini, Dewan Pers mengimbau kepada semua pihak untuk tidak melayani permintaan Tunjangan Hari Raya (THR), permintaan barang, permintaan sumbangan dalam bentuk apapun yang mungkin diajukan oleh yang mengatasnamakan media baik dari organisasi pers, perusahaan pers, maupun organisasi wartawan.

Hal ini menghindari penipuan dan penyalahgunaan profesi wartawan oleh para oknum yang mengaku-ngaku sebagai wartawan, organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers, ataupun media.

BACA JUGA :Dewan Pers Sebut Cyber Space Tak Bisa Dibendung

Sikap Dewan Pers ini dilandasi sikap moral dan etika profesi dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakan integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme kewartawanan. Juga untuk mendukung upaya pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dewan Pers tidak bisa menolerir adanya praktek buruk dimana wartawan, perusahaan pers, atau organisasi wartawan yang semakin banyak bermunculan pada saat ini meminta-minta sumbangan, bingkisan ataupun THR.

Pemberian THR kepada wartawan adalah menjadi kewajiban setiap perusahaan pers kepada pegawai/wartawannya. Bila ada oknum wartawan yang mengaku dari media ataupun sebuah organisasi wartawan menghubungi Bapak/Ibu, wajib untuk menolaknya.

Apabila mereka meminta dengan cara memaksa, memeras, dan/atau bahkan mengancam, sebaiknya mencatat identitas atau nomor telepon atau alamat mereka dan melaporkannya ke kantor polisi terdekat. Selain itu Bapak/Ibu bisa melaporkannya kepada Dewan Pers. (ril/red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed