JAKARTA (Lensametro.com) – Alarm krisis di dunia pendidikan Indonesia kian nyaring terdengar. Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mendesak pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto segera melakukan perbaikan menyeluruh terhadap sistem pendidikan nasional.
Dalam diskusi mingguan FWK yang digelar di kantor media VOI, Jakarta Pusat, Jumat sore (17/10/2025), para wartawan senior membahas lemahnya wibawa pendidik dan meningkatnya konflik antara guru dan murid sebagai tanda memburuknya ekosistem pendidikan di Tanah Air.
Salah seorang pendiri FWK, Hendry Ch. Bangun, menegaskan perlunya langkah nyata pemerintah memperbaiki dunia pendidikan dari berbagai sisi secara komprehensif. Pendidikan, menurutnya, bukan hanya urusan kurikulum, melainkan fondasi penting dalam mencerdaskan bangsa.
“Apa yang terjadi kalau guru tidak lagi tidak punya wibawa, dan tidak dipercaya oleh murid-muridnya. Ini masalah besar,” katanya.
Hendry mengingatkan bahwa alarm kerusakan pendidikan sudah berbunyi di berbagai tempat. Salah satunya terlihat dari aksi mogok belajar oleh 630 pelajar SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, setelah seorang guru menempeleng siswa yang merokok di sekolah. Menurut pihak sekolah, pada Rabu (15/10/2025) seluruh peserta didik telah kembali mengikuti pelajaran.
Dalam diskusi yang dipimpin Koordinator Nasional FWK Raja Parlindungan Pane itu, hadir pula sejumlah wartawan senior seperti M. Iqbal Irsyad, Berman Nainggolan L. Radja, Dr Budi Nugraha, Herwan Pebriansyah, M. Herry Sinamarata, dan AR Loebis.
“Alarm sudah berbunyi, sebagai tanda pemerintah harus bangkit secara sungguh-sungguh memperbaiki dunia pendidikan,” ujar Hendry.
Ia menambahkan, jika guru sampai ikut mogok mengajar, maka situasi pendidikan akan semakin parah. “Apa yang terjadi kalau guru-guru juga mogok, murid mogok di mana-mana. Di sini pemerintah yang berwenang harus melakukan pemeriksaan yang menyeluruh. Mana yang kurang tepat harus diperbaiki,” pungkasnya.
Raja Parlindungan Pane menilai, cara kerja guru juga perlu dikaji kembali. Menurutnya, pemerintah harus memastikan apakah metode pengajaran dan pemberian sanksi kepada siswa sudah sesuai dengan prinsip pendidikan yang benar. “Ini semua perlu dilihat,” tuturnya.
Sementara itu, AR Loebis menyoroti pentingnya pemerintah mendengar suara peserta didik. Ia menilai keluhan pelajar perlu dijadikan bahan evaluasi agar proses belajar-mengajar berjalan harmonis dan tidak menimbulkan benturan antara guru dan murid.
Pendapat senada disampaikan oleh M. Iqbal Irsyad, Pemimpin Redaksi VOI yang juga berasal dari keluarga pendidik. Menurutnya, guru yang baik pasti tahu bagaimana mengajar dan mendidik dengan benar. “Guru yang berpendidikan guru pasti punya kompetensi untuk mengajar dan mendidik. Mereka bahkan tahu bagaimanan menanamkan karakter baik pada anak didik. Mereka sudah dibekali ilmu pedagogy. Masalahnya bagaimana guru-guru yang tidak dibekali ilmu pendidikan. Ini yang perlu dilihat juga,” tuturnya.
Nasir, wartawan senior mantan Harian Kompas, menambahkan bahwa peran orangtua juga sangat penting dalam membentuk karakter anak. “Para orangtua pelajar juga harus turut memberikan bimbingan pada anak-anak-anaknya, agar patuh pada guru, dan melaksanakan tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh guru,” katanya.
Berbagai konflik antara guru dan murid yang terjadi belakangan ini menunjukkan kondisi pendidikan yang memprihatinkan. Antara lain kasus guru di Pekanbaru, Riau, yang dianiaya murid karena tidak terima dengan nilai pelajaran; guru di Bandung yang sempat dilaporkan atas dugaan asusila tetapi tuduhan itu tidak terbukti; hingga kasus perkelahian siswa dengan guru di Jakarta yang videonya viral di media sosial.
Semua peristiwa itu, menurut FWK, menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk segera berbenah dan mengembalikan marwah pendidikan Indonesia agar guru kembali berwibawa dan peserta didik tumbuh dalam lingkungan belajar yang sehat. [LM]
